Kita semua mudah terkesima melihat pemimpin yang tak pernah meninggikan suara, selalu tersenyum tipis. Kata-katanya ramah, lunak, dan nyaris datar dengan menyebut dirinya, “Saya ini hanya pelayan”. Atau pernyataan lain seperti “Tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat”, menjadi ungkapan yang mengundang simpati dan kepercayaan.

Kalimat yang beraroma falsafah, filosofi, atau kerennya filsafat sering menjadi mantra yang kuat untuk merbut hati masyarakat. Tidak ada yang salah, apalagi kalau ungkapan bijak yang dipakai memang bersumber dari budaya yang bersangkutan berasal. Sah saja orang Jawa memakai pitutur, ajaran baik, seperti “alon-alon waton kelakon” (pelan tapi pasti dan tercapai); “lamun sira sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisiki, lamun sira pinter ojo minteri” (kalaupun kami kuat janganlah membunuh atau mencederai, walau kamu bisa berjalan cepat jangan mendahului, meski kamu pintar janganlah membodohi orang lain).

Pemakaian ajaran kepemimpinan Jawa yang sering dikuti-kutip dan dihafalkan ibarat oase yang menyejukkan namun kurang terlihat dalam praktik keseharian. Banyak yang mengkaji Asta Bratha, delapan pedoman laku atau sifat keteladanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin; kemudian Tri Dharma dari Pangeran Sambernyawa, yaknimulat sarira hangrasa wani (berani mengoreksi diri sendiri), rumangsa melu handarbeni (merasa ikut memiliki), wajib melu hangrungkebi (wajib ikut membela sebagai konsekuensi dari rasa memiliki) yang sampai sekarang masih relevan.

Pedoman Kepemimpinan

Ki Hajar Dewantara mengajarkan tiga pedoman kepemimpinan yang sangat terkenal dan hingga kini menjadi dasar dunia pendidikan Indonesia, Patrap Triloka: ing ngarsa sung tulada (di depan memberi teladan), ing madya mangun karsa (di tengah membangun semangat), tut wuri handayani (di belakang memberikan dorongan). Ajaran yang lebih universal dan belum teridentifikasi siapa penvcetusnya yakni memayu hayuning bawana yang mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dari kepemimpinan bukanlah kekuasaan, melainkan untuk memelihara keselamatan, kedamaian, dan kelestarian dunia.

Sayangnya, ajaran-ajaran baik tersebut seperti tak memberi dampak pada mereka yang mengucapkan dan mengaku memedomaninya. Kenapa begitu, apa masalahnya?

Mungkin tidak disadari bahwa hakekat kehadiran falsafah Jawa termasuk ajaran-ajaran kepemimpinan, merupakan alat untuk mengendalikan diri, untuk menahan gejolak yang membuhul dari dalam agar tak mewujud menjadi tindakan yang tidak pantas, tak patut, dan mencederai perasaan orang lain. Ajaran baik bukan untuk dipamerkan, apalagi dipakai untuk meredam perlawanan di luar.

Karenannya wajar kalau sosok yang sepertinya memedomani ajaran falsafah kepemimpinan Jawa kurang memberikan dampak signifikan pada perbaikan kehidupan bersama. Bukan salah ajarannya, tapi karena ajaran justru disalahgunakan. Seharusnya untuk menjadi pedoman perilaku dan alat untuk mengontrol diri, justru dipakai untuk tujuan yang berbeda. Termasuk untuk mengendalikan orang lain melalui pengaruh pikiran dan persepsi publik.

Kedok

Juga tidak pada tempatnya kalau memakai ajaran-ajaran atau falsafah kepemimpinan Jawa menjadi kedok atau bungkus ambisi kekuasaan atau dipakai untuk melindungi diri dari serangan. Jurus merendahkan diri dipakai untuk meninggikan diri; memakai andhap asor biar tidak diserang, padahal sedang mengumpulkan simpati.

Kelihatannya merangkul lawan (politik), tapi ujungnya mengunci. Adagiumnya ngemong lan ngayomi biar lawan merasa tidak enak melawan. Masak sudah dirangkul, diberi tempat, dan dibersamai masih mau berseberangan?

Buntutnya, lawan politik yang dirangkul “terjerat dan terkunci” karena lingkaran kekuasaannya makin tertutup. Meski “si lawan yang dirangkul sudah berada di dalam”, untuk bisa berperan ternyata tidak bisa menembus lingkaran kroni dan keluarganya. Ingatlah, yang namanya konflik tidak bisa diselesaikan dan diredam dengan kerukunan semu.

Yang paling seram adalah fasad tokoh yang terlihat sabar, namun ujungnya mencari momentum dan titik lemah untuk menghabisi. Penampakan perilakunya alon-alon waton kelakon untuk memberi kesan tidak ambisius, padahal langkahnya sistematis menggerus lawan.

Siapa pun boleh memakai falsafah dan ajaran kebajikan, termasuk yang lahir dari budaya Jawa. Tapi ngono yo ngono ning ojo ngono-lah. Jangan dipakai untuk kedok, topeng untuk menutupi niat yang sebenarnya. Pakaian pesta jangan dipakai saat ke sawah, pakaian rumah janganlah dipakai datang ke perayaan. Dan, falsafah Jawa itu tidak pernah mengajarkan cara merebut kuasa, ia hanya mengajarkan cara menahan diri dan cara berperilaku saat berkuasa.

AGUS WIDYANTO, Wartawan Senior