Ribuan anak di berbagai titik di Sumatera, hingga kini masih harus berjalan kaki menuju sekolah yang atapnya bocor, dinding retak dan lantainya hancur. Ini adalah fakta nyata akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh November 2025. Dampak bencana hidrologis tersebut, hingga kini belum pulih dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat, termasuk anak-anak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada 13 Februari 2026 memaparkan,  total terdapat 4.863 satuan pendidikan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, 3.409 sekolah mengalami rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah harus direlokasi karena lokasi lama sudah tidak memungkinkan ditempati kembali. Provinsi Aceh mengalami  kerusakan terbesar dengan 3.073 sekolah terdampak, disusul Sumatera Utara dengan 1.168 sekolah, dan Sumatera Barat sebanyak 622 sekolah.

Dalam paparan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memastikan, bahwa sejak 11 Februari 2026, seluruh sekolah terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan capaian 100 persen. Keberhasilan memulihkan aktivitas belajar mengajar ini, memang patut diapresiasi. Meski demikian, pemulihan pembelajaran bukanlah berarti perbaikan sekolah yang rusak sudah selesai. Hingga kini masih banyak siswa yang masih harus belajar di tenda darurat, di ruang kelas yang dipasangi terpal karena atapnya roboh, serta di ruang kelas yang lantainya terkelupas dan hancur.

Sekitar 60 Persen Rusak

Masalah sekolah rusak di Indonesia sesungguhnya jauh lebih luas dari sekadar dampak bencana. Data Kemendikdasmen untuk tahun ajaran 2024/2025 membuka mata: dari total 1,18 juta ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia, sebanyak 60,3 persen berada dalam kondisi rusak. Rinciannya, 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Artinya, hanya 39,7 persen ruang kelas SD yang benar-benar layak digunakan.

Kondisi serupa terjadi di jenjang SMP.  Hanya 50,33 persen ruang kelas SMP  yang kondisinya  baik. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahkan mencatat tren yang mencemaskan: dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), jumlah ruang kelas rusak di jenjang SD, SMP, dan SMA justru terus meningkat, bukan berkurang.

Kondisi yang lebih memprihatinkan ditemukan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kemendikdasmen mencatat bahwa dari 20.000 satuan pendidikan di wilayah 3T, separuhnya  masih dalam kondisi rusak. Selain kerusakan fisik, ribuan sekolah di kawasan ini juga kekurangan fasilitas dasar yang mestinya sudah menjadi standar minimum: 12.064 sekolah tidak memiliki perpustakaan, 4.988 sekolah kekurangan ruang kelas, 1.454 sekolah tidak memiliki laboratorium; dan yang paling mengkhawatirkan, 10.692 sekolah di daerah 3T belum memiliki akses internet. Di era yang menuntut kompetensi digital, ketiadaan akses internet di sekolah sama artinya dengan menutup peluang masa depan bagi anak-anak di pelosok negeri.

Merespons krisis infrastruktur pendidikan yang sangat mendasar ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti  mengajukan tambahan anggaran untuk merevitalisasi 60.000 gedung sekolah yang rusak di tahun 2026. Pada tahun 2025, pemerintah telah merevitalisasi  16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Mengapa perbaikan gedung sekolah yang rusak menjadi sangat penting? Sekolah yang rusak bukan hanya berpengaruh terhadap persoalan akademik, tetapi juga keselamatan dan psikologi siswa. Siswa yang masuk ke ruang kelas yang kondisi atapnya hampir ambruk, tidak bisa belajar dengan tenang dan optimal. Begitupun guru yang mengajar, dilanda kecemasan karena jika angin kencang atau hujan deras, atap sekolah bisa ambruk dan menimpa anak didiknya. Guru pula yang akan kena getahnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Kerja DPR 11 Februari 2026 lalu secara tegas menyatakan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah ruang kelas baru. Yang jauh lebih penting  adalah memastikan ruang belajar yang sudah ada benar-benar layak, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Ia juga mengingatkan agar program revitalisasi tidak sekadar mengejar angka dan kuantitas, melainkan juga harus menjaga kualitas bangunan agar tidak cepat rusak kembali.

Pada akhirnya, revitalisasi sekolah rusak bukan semata-mata program infrastruktur. Revitaliasi sekolah rusak adalah komitmen negara kepada generasinya sendiri. Janji yang semestinya bukan sekadar omon-omon, tetapi janji dan komitmen negara yang harus ditepati. (P3)