Otonomi daerah sejatinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memacu pembangunan daerah, transformasi dan pemberdayaan sosial, mendekatkan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan. Tetapi pada tahap implementasi otonomi sering kali terjebak pada penonjolan identitas kedaerah, etnik, agama, dan beragam identitas komunal lainnya.

Ketika otonomi di Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan (kini masuk wilayah Sulawesi Barat), tahun 2002, politik identitas pun mengiringi polarisasi dua kelompok yang berbeda sikap terhadap pembentukan Kabupaten Mamasa, antara kelompok setuju pemekaran (pro) dan kelompok tidak setuju pemekaran (kontra). Tidak  hanya di akar rumput, polarisasi juga di level elite, bahkan secara institusional. Elite memainkan peran penting dalam konflik pemekaran di Mamasa.

Buku ini menelaah bagaimana politik identitas bekerjamenjadi instrumen memobilisasi identitas yang memicu timbulnya konflik etno-religius di Mamasa. Isu agama menjadi bagian penting dalam diferensiasi etnik.

Buku Subhan ini menunjukkan lemahnya infrastruktur sosial politik di mana terjadi rivalitas antarelite negara dan non-negara sehingga mengubah kompetisi politik menjadi konflik kepentingan politik dan identitas… Pelajaran kasus Mamasa dari buku Subhan ini menunjukkan perluanya kehadiran yang tegas dan adil dari negara dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta mencegah politik identitas yang negatif dan destruktif” (Prof. Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, Guru Besar FISIP UI).

• Judul: Politik, Identitas, dan Konflik: Dinamika dan Resolusi Konflik Pemekaran di Mamasa
• Penulis: M Subhan SD
• Editor: Try Harijono
• Tahun: 2023 (September)
• Halaman: xix + 310 hlm
• ISBN: 978-623-5283-78-4
• Penerbit: Palmerah Syndicate