Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang kerap dikenal bergaya “koboi” itu, masih rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Senayan, Senin (14/9/2026), ketika tiba-tiba mendapat telepon khusus. Siang itu bersama Bappenas dan Bank Indonesia, Purbaya tengah berbicara mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara tahun 2027 dan nota keuangan. Sebuah rapat gabungan yang sangat penting. Purbaya sedang berbicara saat diingatkan oleh pimpinan sidang bahwa ada telepon masuk dari Istana (Menteri Sekretaris Negara). Benar-benar telepon yang sangat penting, tak bisa diabaikan. Purbaya menerima telepon yang memberitahu tentang pencopotan dirinya dari kursi menkeu. Hari itu Purbaya terkena reshuffle kabinet. Mengapa putusan Presiden Prabowo Subianto terlihat sangat mendadak dan tergesa-gesa, bahkan di tengah-tengah rapat penting berlangsung? 

Purbaya keluar ruangan untuk menerima telepon. Dan, ia tak kembali sampai rapat usai. Peristiwa itu menimbulkan tanda tanya. Publik bertanya-tanya mengapa telepon itu datang saat Purbaya sedang rapat bersama di DPD. Apakah telepon itu tak bisa ditunda sampai rapat usai? Segenting apa sampai Purbaya dicopot begitu mendadak. Memang, penggantian menteri adalah hak prerogatif presiden, tetapi keputusan yang dieksekusi dalam hitungan jam itu tentu juga mengesankan sesuatu yang tidak biasanya. Barangkali, hanya presiden dan pihak istana yang tahu karena itu wewenangnya. Tetapi, wajar saja jika publik bertanya-tanya penuh heran.

Selama ini Purbaya dikenal dengan gaya dan gebrakannya yang agak lain. Ucapan dan kebijakannya sering menimbulkan kontroversi. Selama setahun menduduki kursi menteri keuangan, Purbaya sering bikin berita yang menghebohkan. Gaya bicaranya blak-blakan, ceplas-ceplos, dan sering memancing perdebatan serta menimbulkan kontroversi di publik. Sampai-sampai Purbaya dikenal sebagai “menteri koboi”.

Begitu juga kebijakannya, tak jarang memicu kontroversi. Misalnya, hanya berselang beberapa hari setelah dilantik pada September 2025, Purbaya membuat gebrakan dengan keputusan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara (Himbara). Dana tersebut kemudian ditempatkan di bank-bank BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Langkah Purbaya ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas perbankan agar kredit mengalir deras ke sektor riil. Dengan demikian dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Kehebohan lainnya, hubungannya dengan pemerintah daerah. Msalnya DKI Jakarta yang bersitegang terkait masalah fiskal dan tata kelola keuangan daerah. Yaitu polemik penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkit DBH saat rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun disoroti Menkeu Purbaya. Pramono meminta pemerintah pusat mengembalikan DBH seperti semula jika Purbaya tidak menyetujui rencana DKI Jakarta menerbitkan surat utang ketika banyak proyek pembangunan yang membutuhkan dibiaya. Di banyak daerah muncul keluhan adanya kesulitan membayar gaji pegawai tedampak pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Keputusan terakhir yang diambil Purbaya dan juga bikin heboh adalah mencopot para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada 10 September 2026, atau empat hari sebelum ia sendiri dicopot oleh presiden. Purbaya menggeser ratusan pejabat, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tak tanggung-tanggung, Purbaya merombak pejabat di tingkat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional. Menurut Purbaya, perombakan jabatan itu merupakan bagian dari proses reorganisasi untuk menata Kemenkeu lebih adaptif dan semakin baik. Tetapi isu yang berkembang, masalah perombakan besar-besaran di Kemenkeu itu yang diduga menjadi salah satu penyebab ia dilengserkan dan digantikan oleh wakilnya, Suahasil Nazara.

Purbaya menjabat Menkeu selama satu tahun enam hari sejak dilantik pada 8 September 2025. Purbaya menggantikan Sri Mulyani saat Presiden melakukan reshuffle setahun silam. Sri Mulyani diisukan mundur, pasca menjadi korban saat massa menyerang dan menjarah rumah pribadinya di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan, pada kerusuhan 31 Agustus 2025. Namun, Istana membantah Sri Mulyani mundur. Sri Mulyani terkena reshuffle bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Kini, giliran Purbaya di-reshuffle, yang informasinya diterima lewat telepon penting yang berdering di tengah-tengah rapat penting di Senayan. (P5)